Medan, (beritasumut.com) – Besaran tarif angkutan yang ditetapkan setiap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) selalu menuai persoalan di lapangan. Pasalnya, sopir angkutan umum selalu enggan memberikan uang kembalian kepada penumpang meski pemerintah telah melakukan pembulatan tarif. "Pemerintah sudah melakukan pembulatan tarif, seperti Rp23.552 yang ditetapkan rute Medan-Siantar, namun di lapangan tetap menjadi Rp24.000, kembalian uang Rp500 itu semakin jarang diberikan," ujar Direktur Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK) Farid Wajdi di Medan, Rabu (19/11/2014).Dikatakannya, tindakan tidak memberikan uang kembalian merupakan bentuk ketidakpatuhan pengusaha angkutan dan sangat merugikan konsumen. Untuk itu, ia meminta agar hal ini juga menjadi perhatian dari semua pihak saat menentukan tarif angkutan."Jika memang harus dibulatkan, maka tarifnya harus ditetapkan dengan memasukkan unsur pembulatan tadi. Jika tidak disepakati, maka masyarakat harus diberikan informasi mengenai tarif resmi dan juga nomor untuk pusat pengaduan," jelasnya. Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumatera Utara (Sumut) Abu Bakar Siddik mengatakan, kenaikan tarif angkutan umum sebesar 10 persen yang diinstruksikan Menteri Perhubungan RI merupakan besaran yang masih dalam batas kewajaran. Dengan demikian, ia meminta agar seluruh pengusaha angkutan mematuhi instruksi tersebut."Kami minta agar Organda mematuhinya, jangan dinaikkan lagi di atas itu," katanya.Dengan kenaikan tarif maksimal 10 persen, maka kenaikan tarif maksimal untuk angkutan kota di Medan hanya Rp400 per estafet (10 km). "Jangan ada yang lebih, karena itu sudah ketetapan pemerintah," ungkapnya. (BS-031)