Panyabungan, (beritasumut.com) – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Saparuddin Haji sangat mengapresiasi pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad yang mengatakan bahwa kita dibodohi oleh kebijakan impor. Setidaknya Rp20.000 triliun penerimaan negara dari sektor Sumber Daya Alam (SDA) dirampok tiap tahun, maka dari itu pemerintah harus dituntut agar menasionalisasi SDA yang dikuasai asing.
Hal tersebut ditegaskan Saparuddin Haji di Panyabungan, Rabu (11/9/2013) terkait masalah ekonomi rakyat Indonesia yang saat ini sedang morat-marit akibat naiknya harga tukar mata uang Dolar Amerika yang berimbas kepada naiknya harga bahan-bahan di segala jenis.
“Pendapat Ketua KPK tersebut seharusnya menjadi motivasi buat kita untuk mengubah segala jenis pola atau program yang ada di Indonesia saat ini, mengingat banyaknya perusahaan-perusahaan asing yang telah menguasai Sumber Daya Alam kita dan hasilnya tidak seberapa buat Negara Indonesia tercinta ini,” jelas Haji.
Seperti halnya royalti pertambangan di Madina. Ada beberapa perusahaan milik perusahaan pertambangan luar negeri yakni PT Sorikmas Mining dan PT Geothermal. Kedua perusahaan milik luar negeri ini tidak jelas berapa pendapatannya untuk PAD Kabupaten Madina.
“Menurut saya, statement yang dikeluarkan Ketua KPK tersebut seharusnya bisa sampai ke daerah-daerah yang selama ini mempunyai masalah atau daerah yang ada berdiri perusahaan tambang yang dikelola perusahaan luar negeri, agar tidak terperangkap dengan imperealisme modern dan zionisme,” tegas Haji.
Bangsa ini harus dipertahankan yang artinya dengan nasionalisme bangsa akan terselamatkan. Intinya, bangsa kita sendiri yang akan menjadi tuan dinegaranya sendiri, sehingga pada akhirnya bisa meningkatkan taraf hidup, harkat serta martabat bangsa Indonesia di mata dunia.
“Selain bisa mengangkat harkat dan martabat Bangsa Indonesia di mata dunia, dengan nasionalisme ini juga tentu nantinya akan lebih membuka lebar peluang lapangan kerja bagi anak bangsa sehingga jumlah pengangguran di Indonesia bisa diminimalisir dan tercapailah program pemerintah untuk mensejahterakan rakyat,“ papar Haji
Saparuddin Haji menambahkan, sesungguhnya dan seyogiyanya pemerintah harus lebih mengutamakan kepentingan pengusaha nasional daripada pengusaha luar karena disinilah sebenarnya wujud nasionalisme. (BS-026)